jump to navigation

Menkominfo: Silakan Cabut UU ITE..!! 17 Februari 2009

Posted by SIMKES UGM 2007 in Teknologi Informasi, Uncategorized.
trackback

Menkominfo Mohammad Nuh mengizinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut pasal 27 ayat 3 dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini tengah diuji dalam judicial review MK.

“Kalau MK meminta pasal yang bersangkutan dicabut, ya cabut saja,” kata Nuh usai jumpa pers di Gedung Depkominfo, Jakarta, Senin (16/2/2009).

Tanggapan yang terkesan santai dari Menkominfo itu sekaligus untuk menjawab tekanan dari sejumlah pihak yang ingin ‘menggoyang’ UU ITE.

Seperti diketahui, sejumlah blogger dan pemilik web yang diwakili oleh Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berekspresi Indonesia telah mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap salah satu pasal di UU ITE.

Menurut para pemohon uji materi tersebut, Pasal 27 ayat (3) No. 11 Tahun 2008 UU ITE bertentangan dengan sejumlah pasal di UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F serta pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, UU ITE juga dinilai cenderung memberatkan dan membingungkan para pengguna media elektronik.

Bahkan, dalam perkembangan sidang perkara uji materiil, saksi ahli yang dihadirkan pemohon meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan UU tersebut.

“UU ITE memberi ketidakpastian hukum karena dibahas terlalu singkat. Bagaimana bisa menjadi payung hukum?” kata Rudi Rusdiah, yang juga pernah terlibat dalam Pokja tim draft UU ITE.

Pun demikian, sebagai pihak yang patuh hukum, Menkominfo menyerahkan ‘nasib’ pasal 27 yang dipermasalahkan di UU ITE ini kepada MK. Meski nantinya pasal tersebut harus dicabut, Nuh mengaku tak keberatan. “Sebagai orang yang patuh hukum, kita akan melaksanakan,” tandas menteri tanpa mau berkomentar banyak. ( ash / ash )

Tulisan tersebut diambil dari sini

Komentar»

1. Rudi Rusdiah - 1 Maret 2009

semestinya kalimatnya bukan “UU ITE memberikan ketidak pastian hukum karena dibahas terlalu singkat” namun semestinya “UU TE memberikan ketidak pastian hukum karena ayatnya terlalu singkat”.
Ayat 3 Pasal 27 ini hanya berisi 4 baris sehingga terkesan terlalu singkat untuk dapat mendefinisikan secara detail apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, sehingga potensi multiinterprestasi dan malah tidak memberikan kepastian hukum.
Ayat 3 Pencemaran nama baik inipun sudah diatur dengan lebih detail dan teliti pada UU KUHP pasal 310 sampai 321 dan berbagai ayatnya, jadi kenapa harus diatur lagi di UU ITE ? Potensi tumpang tindih dng KUHP
Juga di UU Pers 40/1999 ayat 5 memberikan hak jawab, sehingga timbul tumpang tindih ayat 3 pasal 27 di UU ITE ini yang dengan sangsi pada pasal 45 menkriminalisasi pers dengan hukuman yang berat. Potensi tumpang tindih dengan UU Pers
Kami berharap agar UU Cyberlaw ini dibuat lebih kondusif, pasal 27 ayat 1,2,3 ini dihapuskan saja dan PPnya segera diselesaikan agar memberikan keastian hukum … Itu yang kami katakan saat menjadi saksi ahli di MK saat judisial review UU ITE ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: