jump to navigation

MENDAYAGUNAKAN FASILITAS” ATTACH FILES” PADA APLIKASI E-MAIL 9 Oktober 2007

Posted by SIMKES UGM 2007 in Uncategorized.
trackback

 

attach

Tulisan ini barangkali teramat sederhana bagi yang sudah terbiasa menggunakan fasilitas attach files ini, namun mungkin juga akan sangat berarti bagi pembaca yang belum pernah mencoba menggunakannya. Aplikasi e-mai adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima e-mail. Dewasa ini aplikasi e-mail telah mengalami banyak perkembangan dengan penambahan fitur-fitur baru. Oleh karena itu aplikasi e-mail tidak hanya berguna untuk mengirim dan menerima e-mail teks biasa. Misalnya , beberapa aplikasi e-mail telah dilengkapi address book yang selain menyimpan nama dan alamat e-mail rekanan, juga dapat dipergunakan untuk menyimpan alamat rumah, kantor, nomor telepon, tanggal ulang tahun dan bahkan foto orang-orang yang kita sayangi.

Salah satu fitur yang “barangkali” belum kita pergunakan adalah attach files (lampirkan files). Dengan fitur ini pengguna dapat mengirimkan berkas dalam bentuk apapun, baik dokumen, gambar, audio maupun video sejauh besar berkas tidak melebihi kapasitas penyedia layanan e-mail. Untuk mempergunakan fasilitas ini mari kita ikuti langkah-langkahnya.

A. Mengirimkan e-mail dengan fitur attach files

1. Apabila kita telah membuka teks untuk menulis pada e-mail, maka pada halaman penulisan e-mail kliklah tombol “Attach Files” (….@yahoo.com) atau “lampirkan file” bagi pembaca yang mempergunakan alamat e-mail …….@yahoo.co.id

2. Ada 5 kolom sebagai tempat lokasi berkas yang akan dilampirkan. Kliklah tombol “browse” dan pilih berkas yang akan dilampirkan. Di sini pengguna dapat pula langsung menuliskan lokasi berkas di komputer lokalnya apabila tahu dengan pasti alamat/lokasi berkasnya.

3. Setelah selesai memasukkan lokasi berkas-berkas yang akan dikirimkan, kliklah tombol “Attach Files”. Tunggulah sebentar ,saat ada tulisan “Attaching files” yang menandakan bahwa file kita sedang dilampirkan. Lama waktu tunggu umumnya tergantung pada kecepatan koneksi internet dan berkas yang dilampirkan. Makin lambat koneksi internet atau makin besar berkas yang dilampirkan, makin lama waktu tunggunya.

4. Apabila berkas-berkas telah dilampirkan dengan sukses maka akan muncul “The following files have been attached” yang memberitahukan bahwa file telah dilampirkan. Selanjutnya kliklah tombol “Continue to Message”. Apabila ingin melampirkan lebih banyak berkas kliklah lagi “Attach more Files” dan ulangi tahap-tahap pengirimannya seperti langkah-langkah di atas. Bila telah selesai menulis e-mail, kliklah tombol “send/kirim”

B. Menerima e-mail

1. Sebelum membaca e-mail, sebagaimana biasa pengguna harus melakukan login dengan mengisi Yahoo!ID dan password-nya. Selanjutnya kotak pos akan muncul dengan pemberitahuan jumlah e-mail baru yang diterima pengguna. Kliklah “inbox/kotak masuk” untuk membuka kotak pos.

2. Setelah tampil daftar e-mail baru yang masuk dan diterima pengguna pilihlah e-mail yang akan dibaca terlebih dahulu. Apabila ingin menyimpan berkas teks yang dikirimkan maka kliklah “Download File” di sebelah kalimat “Plain text Attachment”. Kemudian bila kita ingin menyimpan berkas/gambar yang dikirimkan, kliklah “Save to Computer” di sebelah Thumbnail gambar.

3. Apabila telah berganti tampilan, selanjutnya kliklah “Download Attachment” untuk menyimpan berkas ke dalam komputer lokal pengguna.

4. Setelah selesai, pengguna akan dibawa kembali ke halaman isi e-mail.

Untuk mengakhiri sesi e-mail kliklah “Sign Out/keluar” yang terletak di pojok kiri atas halaman. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca. (Disarikan oleh Susilo Wirawan dari “Buku Pengantar Teknologi Informasi Internet : Konsep dan Aplikasi” karangan Budi Sutedjo DO, SKom, MM dkk)

Komentar»

1. taufik - 20 November 2007

sangat bagus,ya meskipun bagi sebagian orang sangat mudah tapi banyak juga orang yank bloom mengetahui tntang atach files!!!

2. jemblong - 2 Mei 2008

Pengen dapet duit dengan cara mudah?

3. Andik - 2 Mei 2008

Jika anda seorang tante yang lihai dalam bermain sex&mampu mengajarkan tentang apa itu sex hubungi saya di 08563178943

4. Andik - 2 Mei 2008

Jika anda seorang tante yang lihai dalam bermain sex&mampu mengajarkan tentang apa itu sex hubungi saya di 08563178943

5. Andik - 2 Mei 2008

J3MBLONG CJDW

6. evanz - 3 November 2008

jika nada menjual duit RF server orion dengan harga murah hub 08995856029 evanz

7. jemblong_cjdw - 2 Maret 2009

JEMBLONG CJDW jika anda seorang yg suka applikasi symbian hub 08563178943/085232119033

jemblong cjdw - 24 April 2014

50 SERVER AUTOLIKE FACEBOOK TERBAIK visit http://jemblongcjdw.zat.su😀 kalau ada yg mudah , kenapa harus cari yg susah….

8. boy - 1 Oktober 2009

please add aku disini yo? sintia_imout@yahoo.com

9. riia - 16 Oktober 2009

E G P ……………………..

10. LP Lapangan - 14 Mei 2010

BIAYA PENGELUARAN
Tgl Pengeluaran
Biaya
09/05/2010 Bensin mobil Rp: 80.000
Beli arit 2 Bh Rp: 50.000
Pulsa Dirman Rp: 22.000
Beli sepatu karet Rp: 180.000
Bensin + minum PGN Rp: 50.000
Sub-total
Rp: 382.000
10/05/2010 Bli roko pak Tutur Rp: 50.000
Bensin mobil Rp: 80.000
Kayu dolkam Rp: 495.000
Kawat duri Rp: 630.000
Semen Rp: 104.000
Paku Rp: 22.000
Sendok semen + benang Rp: 10.000
Pakai Darno Rp: 100.000
Pakai July Rp: 50.000
Pasir Rp: 90.000
Timba Rp: 40.000
Sub-total Rp: 1.671.000

11/05/2010 Bensin mobil Rp: 50.000
Kawat duri 5 gulung Rp: 315000
Kawat bendrat Rp:
Paku Rp:
Air minum Rp: 10000
Pulsa darno Rp: 22.000
Kasbon harahap Rp: 2.000000
Kasbon dirman Rp: 5.000.000
Rusman Rp: 1.000.000
Samsat karton Rp: 500.000
Rehap pintu Rp: 50.000
Sub-total Rp: 8.947.000

11. mustari - 28 Juni 2010

A. Pendahuluan

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Ubi Societas Ibi Lus” dimana ada masyarakat di sana ada hukum”, demikian pribahasa Latin dari Cicero yang mengajarkan kepada kita. Akan tetapi, masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan manusia yang maju dan modern saat ini. Oleh karena itu, sektor hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.
Namun demikian, harus diakui bahwa hukum adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena hukum bukank sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila hukum tidak diubah dan dimoderisasi maka hukum tidak akan pernah modern. Hal ini berlaku bukan hanya terhadap hukum dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan hukum pada tataran yang hakiki, yaitu hukum sebagai pandangan hidup (Munir Faudi, 2003 : 12).
Salah satu produk tuhan yang diharapkan atau diidealkan memberikan kontribusi besar terhadap politik pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam, yang dipopulerkan dengan Islamic Law. Hukum islam diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis positif di negara ini.
Meskipun harapan di atas sangatlah besar, tetapi kendala juga banyak menghadang, khususnya yang tidak merasa siap dengan adanya tawaran hukum Islam. Hukum islam masih dinilai sebagai produk tuhan yang menakutkan, padahal fakta dan rumusan normanya tidak demikian.
B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah pendekatan-pendekatan Hukum Islam dalam rangka Reformasi Yuridis Positif di Indonesia?
C. Analisis
Seorang filsiuf sekaligus negarawan prancis, andre malraux, meramalkan bahwa abad ke – 21 adalah abad agama. Manusia tidak akan surkvice di abad itu, apabila nilai-nilail agama tidak diaktualisasikan kembali. Ada berbagai fakta penting yang akan mempengaruhi dan membentuk manusia masa depan, yang berkembang dalam proses sejarah kehidupan atua pergaulan hidup manusia di dunia.
Pada abad permulaan ke-20, agama seperti telah dikesampingkan akbiat berkibarnya humanisme, rasionalisme, ilmu pengetahuan, berbagai idiologi sekuler. Namun demikian, agama tetap berkembang dengan cepat di masa lalu bahkan menjadi sumber motivasi dalam proses kesejarahan manusia.
Pemisahan antara agama dan negara merupakan salah satu prinsip dari demokrasi politik yang dianut oleh sebagian besar negar di dunia, khususnya negara-negara yang terdiri atas multi-etnis yang membutuhkan saling pengertian dan menghormati antarwarga negaranya yang mempunyai perbedaan ras maupun agama. Namun begitu, sampai sekarang masih terdapat negara-negara yang mendasarkan diri pada agama terutama dalam Islaml, dimana tekad untuk membentuk negara yang berdasarkan agama masih begitu kuat.
Komunikasi di antara agama sangat penting untuk mencapai bentuk kerja sama. Kesetiaan masing-masing penganut agama diperdalam dengan refleksinya, terdapat banyak kcara, menyangkut cara pandang dan ekspresi terhadap kebenaran, dan itu merupakan awal toleransi dan kerendahan hati. Banyak masalah yang mempunyai persamaan nilai dalam agama-agama, yang mana bisa dikatakan bahwa agama merupakan major element dalam budaya. Komunikasi dikatakan dalam kerangka toleransi yang saling menguntungkan akan memperkaya spiritual, seperti tersirat dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa perbedaan akan memacu manusia untuk berlomba dalam kebaikan.
Tanda-tanda mulai timbulnya pengkuatan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (melaise) atau kekurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.
Sebaliknya, dan ini mungkin kedengargannya paradokal sekali, di puncak malaise dan ketidaan kepercayaan mengenai guna bahkan adanya hukumk di masyarakat kita ini, terdengar jeritan-jeritan yang menandakan masih percayanya orang di Indonesia terhadap keampuhan hukum. Tidak jemu-jemunya orang mengumandangkan the rule of law dengan harapan yang sering mengharukan bahwa dengan kembalinya ratu keadilan ke atas tahtanya, dengan sendirinya segala sesuatu akan beres kembali dan tercapai masyarakat yang tata tentram kerta raharja.
Zaman keemasan hukum Islam, sebagiamana telah disebutkan, berlangsung sekitar 250 tahun. Setelah itu, yakin sejak pertengahan abad keempat Hijrah, hukum islam mengalami periode takild. Pada masa itu gerakan ijtihad terhenti, kebebasan berpikir para ulama sudah tidak ada lagi. Para ulama tidak lagi mengambil hukum islam dari sumbernya, yaitu Al-Qur’an dan hadist, tetapi mereka lebih senang tertakhid dan mengikuti fiqih Imam pendahulu. Kemampuan akal ramkan dirinya keluar dari batasan itu. Mereka berusaha memahami nilai lafal-lafal yang umum. Mereka telah melupakan ijtihad alah dengan mengatakan pintu ijtihad telah tertutup.
Penyebab utama timbulnya periode taklid ini adalah karena timbulnya fanatisme kelompok. Setiap kelompok dari imam mujtahid membentuk suatu aliran fikih yang mempunyai cara-cara istibath hukum tersendiri, dan para murid atau anggota dari setiap kelompok berusaha mempertahankan mazhabnya dengan segala cara sehingga mengalihkan perhatian mereka dari sumber hukum yang utama, Al-Qur’an dan hadist. Sebab lainnya pada masa itu kekuasaan Isla terbagi ke dalam beberapa kerajaan yang tertikai sehingga para pemimpin dan masyarakat sibuk dengan peperangan, yang salah satunay mengakibatkan terhentinya gerakan ijtihad.
Sikap taklid mulai didobdrak oleh Ibn Taimiyah (1263-1328), ia secara tegas berpendapat bahwa pintu ijtihad selalu terbuka kdan tidak pernah tertutup seruannya untuk menggairahkan kembali ijtihad berhasil memberikan pengaruh yang besar di dunia Islam pada masa-masa berikutnya. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad yang terjadi di kerajaan Usmani, India dan Saudi Arabia banyak di pengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyah.
Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukumk yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur : Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang adalah ketentuan hukum lama yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu, perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu, perlu ditetapkan ketentuan hukum syariat dengan mempertimbangkank perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Contohnya ketentuan hukum islam mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang telah membolehkan wanita menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad lama menetapkan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara.
Jadi, pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dasn kemaslahatan manusia masa sekarang. Ketentuan hukum disini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syairat”.
Pembaruan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi, yaitu sebagai berikut :
1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian kejadian yang dikandung oleh suatu teks Al-Qur’an dan hadist. Dalam keadaan demikian, pembaruan dilakukan dengan mengangkat pula kejadian yang lain yang terkandung dalam ayat atau hadits tersebut. Contoh, jumhur ulama telah menetapkank tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dasn barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali.
2. Apabila hasil itjihad lama didasarkan atas ‘urf setempat, dan bila ‘urf itu sudah berubah maka untuk ijtihad lama itu pun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang didasarskan kepada ‘urf setempat yang telah berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita. Hasil ijtihad terdahulu menetapkan wanita tidak boleh menjadi kepala negar, sesuai dengan ‘urf masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima wanita sebagai kepala negara. Dengan berkembangnya paham emansiapasi wanita ‘urf masyarakat Islam sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita isb kepala negara. Hasil ijtihad ulama pun sudah berubah dan sudah menetapkan bahaya wanita boleh menjadi kepala negara.
3. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas maka pembaruan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan hukum yang ditetapkan dengan qiyas dengan menggunakan istilasan. Sebagaimana diketahui, penetapan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode istinbath hukum yang lain. Contohnya hasil ijtihad tentang larangan masuk masjid bagi orang haid yang di-qiyas-kan keapda orang janub (orang yang mandi besar) karena sama-sama hadas besar. Ada ulama yang merasa qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain yang membedakan haid idengan junub, walupun keduanya sama-sama hadas besar.
Ada beberapa alasan kenapa ijtihad masih terbuka yaitu :
a. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang dinamis menjadi kaku dan bekuk, sebab banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan juga belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.
b. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan bagi para ulama Islam untuk menciptakan pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber (dalil) hukum islam.
c. Membuka pintu ijtihad berarti membuat setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam akan selalu berkembang dan sanggup menjawab tantangan zaman. Lebih-lebih wilayah ijtihad yang dimaksud hanya memasuki pada wilayah-wilayah teks yang dzanniyatu ad-dalalah.
Menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia masa kini selalu mengundang polemik. Polemik itu tida sekedar berputar pada perkara teknis yuridis belaka. Ia menyentuh perkara politik yang peka. Setidaknya ada dua persoalan yang menjadi penyebab.
Pertama, hukum islam itu berada pad titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma agama Islam, penerapan hukum Islam menjadi nilai agama. Ia menjadi bagian dari usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kenyataan empiris. Karena diyakinkank sebagai wahyu, tidak hanya hukum Islam, tetapi seluruh perangkat keagamaan Islam setaha demi setahap diusahakan mengejawantah dalam realitas konkret. Operasionalisasi prinsip keagamaan dalam agama maupun menjadi semacam tugas suci.
Kedua, Hukum islam pun berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat yang agamanya plural, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Legislasi hukum agama yang satu dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan agama lainnya.
Dalam piagam Jakarta, sila ketuhanan dirumuskan sebagai : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada tujuh kata kyang ditambahkan pada kata ketuhanan. Akan tetapi, pada malam menjelang 18 Agustus 1945, Mohamad Hatta menerima pesan bahwa Indonesia Timur tidak mau masuk ke dalam negara kesatuan RI, kecual tujuh kata itu dihapus. Alasanya, tujuh kata itu memberi kedudukan istimewa kepada salah satu agama dalam kondisinya masyarakat Indonesia yang plural agama.
Pagi-pagi pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta memanggil empat tokoh Islam dan membicarakan hal itu. Atas kesepakatan mereka, Hatta kemudian mengusulkan pencoretan tujuh kata itu kepada Sidang Pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam rangka menjaga keutuhan negara, tujuh kata itu pun dihapuskan dan disetujui oleh tokoh Islam sendiri.
Peristiwa di atas dapat menunjukkan bahwa persoalan agama selalu membawa dimensi politik. Persoalan legislasi hukum Islam di Indonesia, masih berada pada tataran persoalan tersebut. Ketimbang efek teknis yuridis, legislasi hukum Islam itu lebih banyak mendapat respons dan efek politis.
Melihat peristiwa historis ini, kita pun memahami kekhawatiran golongan non-Islam atas legislasi hukum Islam. Mereka khawatir, legislasi hukum Ilsam ini seperti UUPA merupakan usaha setaha – setahap kembali ke piagam Jakarta, sebagaimana yang pernah dengan penuh semangat diiperjuangkan oleh partai Islam. Ada semacam trauma Politik.
Jika demikian, bagaimanakah legislasi islam mesti mengambil porsi, yang disatu sisi dsapat memberi “kaki” bagi misi kegamaan, dan disisi lain tetap menjaga integrasi nasional dan wawasan nusantara? Sampai tingkat penerapan hukum Islam yang bagaimanakah, pluralitas masyarakat Indonesia yang non Islam akan mentoleransi.
Kita ingin menjawab persoalan itu dengan melihat agama secara sociologic. Agama termasuk islam, dibanding iunsur Illahiahnya juga ada unsur manusia. Agama pun menjadi agama manusia biasa dengan seluruh daging dan darahnya. Keputusan para penganutnya akan mempengaruhi warna agam dalam sejarah. Pilihan dan pertentangan para penganutnya akan menentukan sosok agama itu dalam realitas konkret.
Pada titik inilah kita berkesimpulan, perubahan ideologi dunia dan revolusi teknologi besars-besaran yang kini terjadi, ternyata masih belum dapat mengikis ketegangan agama di Indonesia. Hal ini menandakan tingginya penghayatan religius masing-masing penganut agama, atau justru tanda dari dangkalnya penghatan itu.
Sebelum Belanda datang ke Indonesia, dapat dikatakan Hukum Islamlah yang berlaku bersama adat kebiasaan masyarakat setempat. Malah, dengan keunggulan gagasan yang ditawarkannya, SHI lebih mengundang simpati dalam banyak hal dibandingkan dengan hukum adat. Akan tetapi, hubungan antara SHI sendiri dengan adat istiadat setempat terpelihara karena kemampuan SHI menyerap unsur-unsur lokal itu.
Untuk menggambarkan kuatnya kedudukan hukum Islam ini, pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, kita dapat pula melihat rumusan pasal 78 RR Juncto pasal 209. pasal 78 RR ini menyatakan bahwa jika terjadi perkara perdata antarsesama oran gina atau “mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia” maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka. Yang menarik dini adalah perkataan “mereka yang dipersamaskan dengan orang Indonesia” itu menurut pasal 209 RR tersebut, meliputi pengertian orang Arab, orang Mesir, Orang Cina, dan juga semua penduduk pribumi tanpa memperhatikank agama mereka. Artinya, hukum agama yang disebut sejajar dengan hukum adat menurut pasal 78 RR itui, berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tetapi juga dapat ditafsirkan berlaku bagi semua penduduk yang dipersamakan dengan orang Indonesia itui, meskipun agama bukan Islam.
Ketentuan demikian ini, terus menerus berlaku sampai terjadinya perubahan regeering reglement (RR) menjadi Indiche Staatsregeling (IS) pada tahun 1925. dengan perubahan ini, pasa 75 RR menjadi pasal 131 IS dan pasal 78 RR menjadi pasal 134 IS. Namun demikian, secara substansial, perubahan dari RR menjadi IS ini belum membawa dampak perubahan terhadap kedudukan yuridis. Malapetaka itu baru terjadi pada tahun 1925, ketika pasal 134 ayat (2) IS diubah dengan Staatsblad Hindia Belanda tahun 1929 No. 221. menurut para sarjana, perubahan ini didorong oleh nasihat Snouck Hurgronje dan murid-muridnya yang berpendapat bahwa SHI sebenarnya tidak berlaku di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Berdasarkan hasil penelitiannya di Aceh pada tahun 1893-1894, yang berlaku hanyalah unsur-unsur tertentu dari hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari adat kebiasaan di berbagai daerah tertentu oleh karena itu, pasal 134 ayat (2) IS itu berbubunyi :
…… dalam hal terjadi perkara perdata antara semua sesama orang Islam, maka hal itu akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonaite.
Setelah Indonesia merdeka, Indische Staatsregeling (IS) yang merupakan semacam undang-undang dasar pemerintah Hindia Belanda itu, digantikan fungsinya oleh undang-undang dasar 1945 melalui doktrin revolusi dalam perubahan hukum. Namun demikian sebenarnya menurut hukum Tata Negara, secara esensial kebutuhan yang bersifat praktis. Oleh karena itu, proses pembentukan hukum baru segera harus dilakukan.
Hanya saja perubahan yang bersifat konkret ke arah pembaruan itu, baru dilakukan dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di lapangan hukum materiil. Kemudian, pada tahun 1989 yang lalu, diundangkan pula UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang juga meliputi ketentuan hukum acaranya. Kedua undang-undang ini dapat dianggap sebagai produk hukum yang penting dalam usaha menggantikan hukum warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Artinya SHI yang keberlakuannya didukung oleh konstitusi UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta itu, secara operasional memperoleh pengukuhannya dengan diundangkannya kedua undang-undang ini.
Langkah pembaruan di atas adalah pembaruan melalui kebijakan legislatif, yaitu dengan mengundangkan peraturan hukum yang baru. Hanya saja memang harus disadari bahwa proses kelahiran kedua undang-undang ini pun ternyata tidak mulus. Baik kelahiran UU No. 1 tahun 1974 maupun UU No. 7 Tahun 1989, lama-lama didahului oleh kontroversi politik yang demikian panasnya sehingga idapat menyebabkan terjadinya keguncangan politik yang mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembaruan dan pembangunan hukum islam melalui jalan perundang-undangan (legislasi) itu tidaklah mudah. Karena, usaha ini mau tidak mau harus melibatkan pembahasan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak semua anggotanya merupakan pendukung sistem hukum Islam.
Sampai sekarang masih ada problem kejiwaan, yang besar di kalangan umat Islam dalam memahami apa yang disebut Hukum Nasional yang berbentuk undang-undang resmi. Pertama hukum perkawinan dalam undang-undang ini tidak disebut hukum perkawinan islam. Kedua, karena ada bagian-bagian tertentu dari ketentuan undang-undang ini yang berbeda dengn buku-buku hukum fiqih tradisional. Oleh karena itu, masih banyak buku-buku hukum, terutama yang ditulis oleh penulis Islam sendiri yang mempertentangkan undang-undang perkawinan ini dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan hukum perkawinan nasional itu tidak atau belum dianggap sebagai hukum perkawinan Islam.
Akan tetapi di pihak lain usaha melakukan penetapan hukum melalui perundang-undangan menghadapi kendala internal maupun eksternal yang besar sekali. Secara eksternal pengalaman undang-undang tentang peradilan agama yang lalu, struktur dan kekuatan politik yang ada tidak mudah atau bahkan tidak mungkin lagi dimobilisasikan lebih lanjut dalam rangka mendukung proses legislasi hukum islam itu. Adapun secara internal, para pendukung Sistem Islam itu merupakan sendiri :
a) juga belum tentu beranggapan bahwa hukum Islam itu merupakan sistem hukum yang memang memerlukan kerangka dalam konteks hukum nasional; b) masih beranggapan bahwa hukum Islam itu sudah merupakan sistem hukum yang final dan kerananya tidak perlu diperkembangkan lagi dengan memasukkan kondisi dasn persyaratan baru sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasikan mengenai sistem hukum islam itu.
Namun demikian, terlepas dari perdebatan mengenai soal ini, yang tentu saja memerlukan pembahasan tersendiri, yang jelas kasus-kasus lain seperti kasus di atas masih banyak dan sering terjadi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendekatan legislasi dalam usaha pengembangan hukum islam di Indonesia merupakan jalan yang tidak mudah dan karena itu perlu dipertimbangkan alternatif lain yang lebih realistik.
D. Penutup
Salah satu jalan kelur yang perlu dipikirkan adalah usaha pembinaan dan pengembangan hukum Islam melalui peningkatan peranan hakim peradilan agama yang kedudukannya dewasa ini jelas telah dijamin melalui Undang-Undang. dikarenakan profesi hakim itu sendiri dalam tradisi Islam merupakan profesi Mujtahid. Oleh karena itu, hakim peradilan agama berpeluang besar untuk berperan dalam menemukan, merumuskan, dan menetapkan hukum dalam praktik di lingkungan lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani, Ruslan, 1983. Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Jakarta. Pustaka Antara Kota.

Ali, Muhammad Daud, 1996. Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet. Ke-5. jakarta Raja Grafindo Persada.

Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo, 2006. Hukum-Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Bisri, Ilhami, 2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Faudy, Munir. 2003. aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung. Citra Aditya bkti.

Harahap, M. Yahya. Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Majalah Mimbar Hukum, No. 5, Tahun III, 1992.

Hazirin, 1975. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1b Tahun 19744. Cet. Ke-1 Jakarta : Tintamas.

Koesnoe, Muhammad, K edudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Majalah, varia Peradilan, No. 122 Th. XI, November 1995.

Lopa, Baharuddin, 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Cet. Ke-1. Jakarta : Bulan Bintang.

KATA PENGANTAR

Assalamu’Alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama penulis panjatkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga tugas ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Tugas ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah “Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Penulis menyadari bahwa tugas ini, masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, khususnya dari Bapak pengasuh Mata kuliah.

Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

PENULIS

Tugas
Mata Kuliah : Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
Dosen : Prof. DR. H. Soekarno Aburaerah, SH.

TELAAH HUKUM ISLAM
DALAM RANGKA REFORMASI YURIDIS POSITIF DI INDONESIA

OLEH :

RULIAH
P0400309046

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2010

12. jemblong cjdw - 10 Desember 2011

like

13. jemblong cjdw - 18 April 2014

KUMPULAN AUTOLIKE FACEBOOK WORK 2014 NO SPAM VISIT : http://jemblongcjdw.zat.su

14. jemblong cjdw - 24 April 2014

50 server autolike new update facebook 2014 work & no spam . visit : http://jemblongcjdw.zat.su🙂

15. jemblong cjdw - 24 April 2014

50 SERVER AUTOLIKE FACEBOOK TERBAIK visit http://jemblongcjdw.zat.su😀 kalau ada yg mudah , kenapa harus cari yg susah….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: